.gif)
PORTALINVESTIGASI.CO | TANGERANG — Terkait komentar oleh Ibnu Jandi di media sosial, soal Adab dan Etika seorang mahasiswa yang membentangkan poster di saat paripurna. Yang bertulisan. WTP dipertanyakan, dibeli atau bukan?
Dengan ramainya perbincangan tersebut, mahasiswa pembentang poster. Firmansyah angkat bicara.
Apa yang di lakukannya itu bagaian dari kritis, terhadap perolehan Wajar Tanpa Kecuali oleh BPK yang sudah 14 kali di raih Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Menurut firman, Bicara adab dan etik seharusnya bisa di pisahkan, antar instasi badan publik dan secara personal. Adab dan etika hanya ada di gestur tubuh untuk perorangan, bukan ada dalam pikiran dan tindakan kritik ke pemerintah.
“Yang saya kritisi, instasi pemerintah Kabupaten Tangerang bukan secara personal pak Bupati. Mempertanyakan terkait, WTP dibeli atau bukan? Itu hal yang wajar” ucapnya
Firmanpun mengatakan., Mempertanyakan itu. Bukan hanya, soal adanya ramai suap ke BPK terkait penangkapan Walikota Bogor. Tapi adanya juga temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten untuk Dinas Perkim dan DBMSDA. Terkait rekening belanja kegiatan konstruksi bangunan.
“Belum lagi, fakta fakta di lapangan pembangun yang belum selsai dan indikasi pengelambungan biaya pembangun” Tegasnya
Masih kata firman., Saya tidak tendensius namun pemerintah harus adanya kontrol. Bang Ibnu jandi harusnya bisa ikut menjadi kontrol Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Bukan hanya kontrol Wali kota Tangerang saja, tapi Kabupaten Juga perlu. Jadi jangan mandul di Kabupaten. Dan Abang terlihat Tendensius di kota Tangerang”
Selanjutanya akan kita coba surati mempertanyakan ke BPK dan Meminta KPK coba turun ke Kabupaten Tangerang. Tutupnya.
Komentar oknum mahasiwa jangan terkesan hanya asumsi belaka yang menyesatkantanpa fakta dan data.
Mahasiswa dan kemahasiwaan ketika oknum oknum tersebut mengkritik pemerintahan, maka perlu ada dukungan wawasan yg cukup, ini oknum mahasiwa mengerti gak si WTP itu apa:
1. Harus mengerti apa yg dikritisinya. Kalau gk ngerti WTP jgn sok memaksakan kehendak seakan akan mengerti WTP BPK-RI, jangan memalukan nantinya.
2. WTP itu hak nya BPK-RI bukan haknya para Penyelenggaran pemerintahan
3. Jadi kalau mau bertanya berbayar atau tdk berbayar, maka nanya ke BPK-RI dan bukan di tempat parlemen yg sedang sidang paripurna.
4. Etika itu ada etika, kelembagaan, ada etika personalitas, ada etika kemasyarakatan “adab namanya”
5. Wawasan oknum mahasisa harus cukup ketika mau mengkritisi kebijakan pemerintah bukan asal menebar isu, bukan asal genit dan norak sehingga terkesan sedang mempertontonkan kekuran cerdasanya.
6. Oknum mahasiswa harus kayak akan kajian dan analisanya dan bukan asal bunyi.
7. Oknum mahasiwa jgn terkesan deleveri order/pesanan COD.
8. Kalau si Jandi mengkritisi atau tdk mengkritisi kebijakan pemerintah, maka perlu saya kasih tau “sejak adik adik mahasiswa masih pake oto, saya sdh mengkritisi kebijakan pemerintah insha Allah hingga skr”. Baik itu terbuka maupun tertutup. Terutama masalah RPJMD dan APBD se Tangerang Raya dan Banten.
9. Dan saat ini saya masih mengkritisi kebijakan KPK-RI. Baik itu terbuka maupun tertutup.
10. Dan saat ini saya masih mengkritisi kebijakan Gub Banten. Baik itu terbuka maupun tertutup.
11. Dan saat ini saya sdng mengkritisi kebijakan APBN.
12. Dan saat ini saya sdng mengkritisi dan memberimasukan kepada Tangerang Raya ata kebijakan Tangerang thdp masalah sampah, transportasi, banjir dan jalan.
13. Dan saat ini saya masih mengkritisi kinerja LHP BPK-RI.
14. Dan saat ini saya masih mengkritisi kebijakan BPKP-RI.
Statuta kemahasiswaan dan Perguruan tinggi harus bisa terjaga dg baik oleh mahasiwanya dan oleh para pengurus perguruan tinggi…jgn sampai akibat kurang kecerdasan para mahasiwanya berakibat tercorengnya perguruan tinggi tsb dan memalukan.
Saya tegaskan WTP itu hak nyak BPK-RI dan bukan haknya Pemda….
Berbayar atau tdk berbayar WTP tsb jgn nanyanya ke Kepala Daerah dan jgn bertanya ke Parlemen, tanyakanlah ke BPK-RI.
OKNUM MAHASISWA JANGAN TERKESAN ADA DUGAAN DELEVERI ORDER/COD KETIKA MENGKRITISI KEBIJAKAN PEMERINTAH TANPA DIBARENGI DENGAN KEKUATAN DATA DAN FAKTA.
Komentar oknum mahasiwa jangan terkesan hanya asumsi belaka yang menyesatkan tanpa fakta dan data. Dan jangan sampai terkesan menghasut atau memprovokasi. Oknum Mahasiswa itu harus kaya dengan kajian dan analisa yg cukup mumpuni.
Kalau gk ngerti ilmu pemerintahan badan dan lembaga, juga jangan sok memaksakan kehendak seakan akan mengerti tentang etika kepemerintahan, etika kelembagaan, etika badan…Bukankah mahasiswa dan kemahasiswaan dan perguruan tinggi juga ada etika dan keber etikaan…Jadi kalau jawaban oknum mahasiwa masih debatable atau tdk subtansial, kan akan terlihat nanti ketidak cerdasanya.
Mahasiswa dan kemahasiwaan ketika oknum oknum tersebut mengkritik pemerintahan, maka perlu ada dukungan wawasan yg cukup, ini oknum mahasiwa mengerti gak si WTP itu apa:
Harus mengerti apa yg dikritisinya. Kalau gk ngerti WTP jgn sok memaksakan kehendak seakan akan mengerti WTP BPK-RI, jangan memalukan nantinya.